Palembang, Sumsel, arbiter.online
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor energi nasional melalui audiensi strategis bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Pertemuan berlangsung di Mapolda Sumsel, Senin (23/2/2026).
Kapolda Sumsel Sandi Nugroho menerima langsung delegasi yang dipimpin Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Hukum Rudy Sufahriadi serta Ketua Satuan Tugas Lifting, Nanang Abdul Manaf. Sejumlah pejabat utama Polda Sumsel turut mendampingi dalam audiensi tersebut.
Pertemuan itu membahas percepatan lifting minyak dan gas bumi (migas) serta penguatan kepastian hukum pada sektor hulu. Sektor energi termasuk dalam kategori Objek Vital Nasional Strategis yang memerlukan pengamanan dan pengawasan berkelanjutan guna mendukung ketahanan energi nasional.
Kapolda menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap setiap titik sumur minyak yang beroperasi. Verifikasi tersebut mencakup legalitas lahan, kepatuhan terhadap regulasi, serta potensi dampak sosial di masyarakat sekitar wilayah operasi.
“Setiap sumur minyak harus memiliki dasar hukum yang jelas, tidak berada di kawasan terlarang, dan tidak menimbulkan sengketa. Kepastian hukum menjadi kunci terciptanya stabilitas dan keberlanjutan investasi,” ujar Kapolda.
Sebagai langkah konkret, Polda Sumsel mengusulkan pembentukan tim gabungan verifikasi lintas instansi yang melibatkan SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Tim tersebut akan melakukan pengecekan faktual di lapangan serta validasi regulatif sebelum kegiatan operasional dilaksanakan atau dilanjutkan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel, Nandang Mu’min Wijaya, mengatakan pengamanan sektor energi tidak hanya berfokus pada aspek keamanan fisik, tetapi juga pada pengawalan proses bisnis agar berjalan akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Polda Sumsel mendukung penuh program strategis nasional di sektor energi. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama dalam mendorong percepatan lifting migas,” katanya.
Rudy Sufahriadi menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Sumsel dan menyatakan kesiapan SKK Migas untuk melakukan verifikasi lapangan secara terpadu. Menurut dia, sinergi antarlembaga diperlukan untuk menjamin validitas data, kepastian hukum, serta perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan pengamanan operasional hulu migas di Sumatera Selatan sehingga berjalan kondusif, bebas konflik sosial, serta berkontribusi optimal terhadap ketahanan energi nasional. ( M.Risqi & Fitri )
