Posbakum Adhibrata Soroti Dugaan Pengalihan Bantuan Ibu Menyusui di Kalialang Sukorejo
SEMARANG – Lembaga Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Adhibrata menyatakan akan mengambil langkah tegas guna mengklarifikasi dugaan penyimpangan distribusi bantuan sosial di wilayah Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati. Hal ini menyusul adanya laporan warga terkait pengalihan jatah bantuan ibu menyusui secara sepihak oleh oknum pengurus lingkungan.
Kejadian ini menimpa Ibu Shelin, warga Kalialang RT 05/07, Kelurahan Sukorejo. Sebagai ibu menyusui, ia seharusnya menerima jatah bantuan yang telah diprogramkan. Namun, oknum Wakil RT setempat diduga mengalihkan bantuan tersebut dengan alasan anak Ibu Shelin, Arcel, menggunakan susu formula (sufor) dan tidak menyusu langsung.
Tindakan oknum tersebut dinilai sangat subjektif dan melampaui kewenangan pengurus RT/RW dalam menentukan kriteria penerima bantuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Merespons aduan ini, Posbakum Adhibrata akan segera melakukan kroscek lapangan dan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
Beberapa poin yang menjadi sorotan utama adalah:
- Dasar Aturan: Menanyakan dasar hukum atau petunjuk teknis yang digunakan oknum Wakil RT untuk memutus bantuan hanya karena alasan anak menggunakan susu formula.
- Kewenangan: Mengingatkan bahwa pengurus RT berfungsi sebagai fasilitator, bukan pemutus kebijakan bantuan sosial yang sudah turun dari instansi di atasnya.
- Transparansi: Memastikan keberadaan fisik bantuan yang dialihkan tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Pernyataan Sikap
Pihak Posbakum Adhibrata menegaskan bahwa hak warga tidak boleh diintervensi oleh pemahaman pribadi pengurus lingkungan yang tidak berdasar.
“Kami dari Posbakum Adhibrata akan segera mengklarifikasi masalah ini ke RT 05/07 Kalialang.
Jangan sampai ada hak masyarakat yang diputus secara sepihak tanpa alasan hukum yang jelas,” tegas perwakilan tim hukum.
Kasus ini kini tengah menjadi perhatian warga Sukorejo, dan diharapkan pihak Kelurahan serta Kecamatan Gunungpati segera turun tangan agar keadilan bagi penerima manfaat dapat dikembalikan.
Redaksi / Koresponden:
Semarang, Jawa Tengah
